Indonesia Pada Masa Reformasi

Daftar Isi

Indonesia pada Masa Reformasi

Halo adik-adik berjumpa lagi di Portal Edukasi.

Pada kesempatan sebelumnya Admin telah membagikan materi IPS kelas 9 Bab 4: Indonesia Pada Masa Orde Baru

Pada kesempatan kali ini, Admin akan membagikan materi baru nih.

Nah kali ini Admin akan lebih spesifik membahas tentang rangkuman Materi IPS Kelas 9 Bab 4: Indonesia pada Masa Reformasi

Yuk mari disimak!

Rangkuman Materi IPS Kelas 9 Bab 4

Indonesia pada Masa Reformasi

Pengertian Masa Reformasi

Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional.

Masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru.

Masa reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1988 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie.

Lahirnya Gerakan Reformasi

Munculnya keinginan untuk melakukan perubahan, muncul disebabkan oleh dampak negatif dari kebijakan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru.

Pada masa Orde Baru pemerintah berhasil mewujudkan kemajuan pembangunan yang pesat.

Namun kemajuan pembangunan itu ternyata tidak merata.

Dalam bidang ekonomi, Pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan pendapatan perkapita Indonesia ke tingkat US$ 600 pada tahun 1980-an, kemudian meningkat lagi sampai US$ 1300 pada tahun 1990-an.

Namun akibatnya muncul mental korupsi dikalangan pejabat.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan politik yang cenderung otoriter dan sentralistik tidak memberikan ruang demokrasi dan kebebasan rakyat untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan.

Dampak-dampak negatif inilah yang kemudian mendorong munculnya keinginan rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kondisi ekonomi global yang krisis berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besarbesaran dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang tidak terkendali.

Keadaan kemudian diperparah dengan terkuaknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) di kalangan para pejabat pemerintah.

Demonstrasi kemudian terjadi, tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya adalah:

penurunan harga sembako (sembilan bahan pokok),
penghapusan monopoli, kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)
menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya

Pada tanggal 12 Mei 1998 empat orang mahasiswa tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur.

Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo.

Tanggal 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas.

Tanggal 18 Mei 1998 Ketua MPR/DPR Harmoko meminta Presiden Soeharto turun dari jabatannya.

Akhirnya Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya B.J. Habibie.

Ini menandakan akhir dari Masa Orde Baru.

Perkembangan Politik pada Masa Reformasi

Sidang Istimewa MPR 1998

Pada tanggal 10-13 November 1998, MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk menentapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang.

Ketetapan-ketetapan itu adalah:

Ketetapan MPR No.VIII Tahun 1998, yang memungkinkan UUD 1945 diamandemen.
Ketetapan MPR No.XII Tahun 1998, mengenai pencabutan Ketetapan MPR No. IV Tahun 1993 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR dalam rangka Menyukseskan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
Ketetapan MPR No. XVIII Tahun 1998, mengenai Pencabutan Ketetapan MPR No. II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa).
Ketetapan MPR No. XIII Tahun 1998, tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Maksimal Dua Periode.
Ketetapan MPR No. XV Tahun 1988, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan Pembangunan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketetapan MPR No XI Tahun 1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dari masa sebelumnya.

Pencabutan Pembatasan Partai Politik

Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik, pada pertengahan bulan Oktober 1998 sudah tercatat sebanyak 80 partai politik dibentuk.

Menjelang Pemilihan Umum tahun 1999, partai politik yang terdaftar mencapai 141 partai.

Setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak 48 partai saja yang berhak mengikuti Pemilihan Umum.

Penghapusan Dwi Fungsi ABRI

Pada masa reformasi Dwi Fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan.

Kedudukan ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang.

Mulai tanggal 5 Mei 1999, Polri memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Istilah ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Penyelenggaraan Pemilu

Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2019, pemerintah telah melaksanakan lima kali pemilihan umum, yaitu pemilu tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

(Untuk bagian diatas tentang pemilu, Admin edit karena telah terjadi Pemilu tahun 2019 ya!)

Pemilu tahun 2004, adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung.

Perkembangan Ekonomi pada Masa Reformasi

Perkembangan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah:

Menjalin kerja sama dengan International Moneter Fund-IMF (Dana Moneter Internasional) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi.
Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.
Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.
Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000,00.
Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri.

Pada masa ini nilai tukar rupiah sukses hanya Rp 6.700 per dolar Amerika pada bulan Juni 1999!

Namun rupiah kembali melemah mencapai Rp 8.000 per dolar Amerika pada akhir masa jabatan Habibie.

Perkembangan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil.

Namun keadaan kembali merosot pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai Rp12.000,00.

Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi.

Perkembangan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri

Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa beliau adalah:

Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 miliar.
Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perkembangan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono

Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain:

Mengurangi Subsidi Bahan Bakar Minyak
Pemberian Bantuan Langsung Tunai Program BLT diselenggarakan sebagai respons kenaikan BBM.
Pengurangan Utang Luar Negeri

Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi

Kehidupan Sosial

Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa awal reformasi sempat diwarnai dengan terjadinya berbagai konflik sosial yang bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat.

Namun, seiring dengan keberhasilan pemerintah era reformasi dalam mengatasi masalah-masalah yang tengah dihadapi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia berangsur-angsur kembali kondusif.

Pada masa reformasi masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya.

Pendidikan

Pemerintah pada masa Reformasi menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Kemudian ditetapkannya UU No 22 Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU No 2 Tahun 1989 yang mendefenisikan ulang pengertian pendidikan.

Pemerintah pada masa Reformasi juga melakukan beberapa kali perubahan kurikulum.

Perubahan kurikulum tersebut adalah:

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Kurikulum 2013

Kebudayaan

Dalam bidang kebudayaan dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United Nations Educational, Scientific, and Cultural Oganization (UNESCO) atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Beberapa warisan budaya Indonesia yang telah mendapat pengakuan internasional antaralain: