Loading...
IPSKelas 9Rangkuman MateriSemester 2SMP

Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin

indonesia pada masa demokrasi terpimpin

Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin

Halo adik-adik berjumpa lagi di Portal Edukasi.

Pada kesempatan sebelumnya Admin telah membagikan materi IPS kelas 9 Bab 4: Indonesia Pada Masa Demokrasi Parlementer.

Pada kesempatan kali ini, Admin akan membagikan materi baru nih.

Nah kali ini Admin akan lebih spesifik membahas tentang rangkuman Materi IPS Kelas 9 Bab 4: Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin.

Yuk mari disimak!

 

Rangkuman Materi IPS Kelas 9 Bab 4

Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin

 

Pengertian Demokrasi Terpimpin

Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara.

Masa Demokrasi Termimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965.

 

Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi di Indonesia, muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan kembali kepada UUD 1945.

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:

  • Menetapkan pembubaran Konstituante.
  • Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara (UUDS).
  • Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan.
  • Serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Demokrasi Parlementer dan digantikan dengan Demokrasi Terpimpin.

Sistem kabinet parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi kabinet presidensial.

 

Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada Masa Demokrasi Terpimpin

Awal mula tujuan demokrasi terpimpin adalah mengatasi segala masalah, namun pada perkembangannya, pada masa Demokrasi Terpimpin justru terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945.

Bentuk penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa demokrasi terpimpin antaralain:

  • Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Seharusnya anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dipilih melalui pemilu bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden.
  • Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) hasil Pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Seharusnya kedudukan Presiden dan DPR adalah setara. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden.
  • Pengangkatan presiden seumur hidup. Seharusnya Presiden dipilih setiap lima tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanat UUD 1945, bukan diangkat seumur hidup.

Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan yang dimiliki oleh presiden sangat besar sehingga pemerintahan cenderung mengarah kepada otoriter.

Kekuatan Politik Nasional

Pada masa Demokrasi Terpimpin kekuatan politik terpusat antara tiga kekuatan politik, yaitu:

  • Presiden Soekarno
  • Partai Komunis Indonesia (PKI)
  • TNI Angkatan Darat

Partai politik yang pergerakannya dianggap bertolak belakang dengan pemerintah di bubarkan dengan paksa.

Sampai tahun 1961, hanya ada 10 partai politik yang diakui oleh pemerintah, yaitu:

  • PNI
  • NU
  • PKI
  • Partai Katolik
  • Partai Indonesia
  • Partai Murba
  • PSII
  • IPKI
  • Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
  • Persatuan Tarbiyah Islam (Perti)

 

Politik Luar Negeri

Berdasarkan UUD 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif.

Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, yaitu blok barat dan blok timur.

Namun pada masa Demokrasi Terpimpin, Politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur.

Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara komunis seperti:

  • Uni Soviet
  • China
  • Kamboja
  • Vietnam
  • Korea Utara

Pada masa itu dikenal istilah Oldefo dan Nefo.

Oldefo adalah singkatan dari The Old Established Forces.

Nefo adalah singkatan dari The New Emerging Forces.

Oldefo adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya.

Sedangkan Nefo adalah sebutan untuk negara-negara baru.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia lebih banyak menjalin kerja sama dengan negara-negara Nefo.

Berikutnya ada istilah Politik Mercusuar.

Politik Mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia.

Monas adalah salah satu bukti peninggalan hasil dari Politik Mercusuar.

 

Indonesia dalam Gerakan Non-Blok

Dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, muncul gagasan untuk membentuk organisasi yang disebut dengan Gerakan Non-Blok.

Berdirinya Gerakan Non-Blok diprakarsai oleh:

  • PM India Jawaharlal Nehru,
  • PM Ghana Kwame Nkrumah,
  • Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser,
  • Presiden Indonesia Soekarno,
  • Presiden Yugoslavia Jossep Broz Tito.

Gerakan Non- Blok (GNB) secara resmi berdiri melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tahun 1961 di Beograd, Yugoslavia.

Tujuan pendirian Gerakan Non-Blok antara lain:

  • Menentang imperialisme dan kolonialisme
  • Menyelesaikan sengketa secara damai.
  • Mengusahakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara maju.
  • Membantu perdamaian dunia dan berusaha meredakan ketegangan Amerika Serikat dengan Uni Soviet.

 

Konfrontasi dengan Malaysia

Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malayasia untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia.

Indonesia menentang rencana tersebut karena menurut Presiden Soekarno pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaanya di Asia Tenggara.

Pada tanggal 16 September 1963 pendirian Federasi Malaysia diproklamirkan.

Pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia putus.

Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora).

Isi dari Dwikora adalah:

  • Perhebat ketahanan revolusi Indonesia
  • Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.

Pada tanggal 7 Januari 1965 Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Dengan spontan saat itu Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB.

 

Pembebasan Irian Barat

Sesuai isi KMB, Irian Barat akan diserahkan oleh Belanda satu tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.

Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Belanda.

Jalur diplomasi pun diusahakan untuk menuntut hak Indonesia atas Irian Barat.

Upaya ini tidak membuahkan hasil sehingga pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk menempuh sikap keras melalui konfrontasi total terhadap Belanda, antara lain:

  • Pada tahun 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB dan secara otomatis membubarkan Uni Indonesia- Belanda. Melalui UU No. 13 Tahun 1956 tanggal 3 Mei 1956 Indonesia menyatakan bahwa Uni Indonesia–Belanda tidak ada.
  • Pada 17 Agustus 1960, Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda yang diikuti oleh pemecatan seluruh warga negara Belanda yang bekerja di Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia mengusir semua warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia dan memanggil pulang duta besar serta para ekspatriat Indonesia yang ada di Belanda.
  • Pembentukan Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Soasiu (Tidore) untuk menandingi pembentukan negara Papua oleh Belanda.

Puncak konfrontasi Indonesia terhadap Belanda terjadi saat Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta.

Isi dari Trikora adalah:

  • Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial.
  • Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia.
  • Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Untuk melaksanakan Trikora, pada tanggal 2 Januari 1962 Presiden mengeluarkan keputusan Nomor 1 Tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.

Antara bulan Maret sampai bulan Agustus 1962 oleh Komando Mandala dilakukan serangkaian operasi-operasi pendaratan melalui laut dan penerjunan dari udara di daerah Irian Barat.

Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York, yang terkenal dengan Perjanjian New York.

Isi dari Perjanjian New York adalah:

  • Kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962.
  • Irian Barat akan berada di bawah perwalian PBB hingga 1 Mei 1963 melalui lembaga UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) yang dibentuk PBB.
  • Pada 1 Mei 1963, Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia.
  • Pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat (pepera) Irian Barat untuk menentukan akan berdiri sendiri atau tetap bergabung dengan Indonesia, pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB.

Berdasarkan hasil Pepera tahun 1969, Dewan Musyawarah Pepera secara aklamasi memutuskan bahwa Irian Barat tetap ingin bergabung dengan Indonesia.

 

Peristiwa G 30 S/PKI 1965

Peristiwa Gerakan 30 September/PKI terjadi pada malam tanggal 30 September 1965.

Dalam peristiwa tersebut, sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 pemimpin Gerakan 30 September Letnan Kolonel Untung mengumumkan melalui RRI Jakarta tentang gerakan yang telah dilakukannya

Operasi penumpasan G 30 S/PKI dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto bersama Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dan Batalyon 328/Para Divisi Siliwangi.

Pada tanggal 2 Oktober 1965, RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo berhasil sepenuhnya menguasai keadaan di Jakarta dan pemberontakan G 30 S/PKI berhasil digagalkan.

 

Perkembangan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada masa ini adalah:

  • Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)
  • Devaluasi Mata Uang Rupiah
  • Deklarasi Ekonomi

Upaya-upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Akibatnya, ekonomi semakin terpuruk. Harga barang-barang naik mencapai 200-300% pada tahun 1965.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp 1000 (uang lama) diganti dengan Rp 1 (uang baru).

Penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar.

Hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

 

Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin

Kehidupan Sosial pada Masa Demokrasi Terpimpin

Dinamika politik yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin berupa persaingan antarkekuatan politik yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia waktu itu

Ajaran Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) yang diciptakan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI.

Melalui Nasakom, PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, pendidikan dan seni budaya berada di bawah dominasi politiknya.

 

Pendidikan pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan sebagian besar mengharapkan menjadi mahasiswa.

Pada tahun 1962 sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan.

Dalam kurikulum SMP ditambahkan mata pelajaran Ilmu Administrasi dan Kesejahteraan Masyarakat.

Di jenjang SMA dilakukan penjurusan mulai kelas II, jurusan dibagi menjadi kelas budaya, sosial, dan ilmu alam.

Gerakan menabung bagi setiap murid dilakukan pada Bank Tabungan Pos, kantor pos, kantor pos pembantu.

Pemerintah masa Demokrasi Terpimpin juga membentuk kelas khusus untuk menampung lulusan sekolah rakyat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan.

 

Kebudayaan pada Masa Demokrasi Terpimpin

Dalam bidang seni muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik, seperti :

  • Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) milik PKI,
  • Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia,
  • Lembaga seni-Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) milik Nahdhatul Ulama,
  • Himpunan Budayawan Islam milik Masyumi.

 

Apabila kalian sudah cukup memahami materi ini, coba juga latihan soal materi ini pada link dibawah ini:

 

Latihan Soal IPS Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

 

Sekian rangkuman yang dapat Admin bagikan kali ini tentang rangkuman Materi IPS Kelas 9 Bab 4: Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin.

Jangan lupa share ke teman teman kalian apabila kalian merasa artikel ini bermanfaat untuk kalian.

Selalu kunjungi Portal Edukasi untuk rangkuman materi lainnya ya.

Baca Juga:  Rangkuman Materi IPS Kelas 9 Bab 4: Indonesia pada Masa Orde Baru

 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: Maaf Dilarang Copas Ya :)
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x