Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer

Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer

Halo adik-adik berjumpa lagi di Portal Edukasi.

Pada kesempatan sebelumnya Admin telah membagikan materi IPS kelas 9 Bab 4: Perkembangan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Kemerdekaan

Pada kesempatan kali ini, Admin akan membagikan materi baru nih.

Nah kali ini Admin akan lebih spesifik membahas tentang rangkuman Materi IPS Kelas 9 Bab 4: Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer

Yuk mari disimak!

Rangkuman Materi IPS Kelas 9 Bab 4

Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer

Demokrasi Parlementer

Masa Demokrasi Parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara) sebagai undang-undang negara.

Masa Demokrasi Parlementer disebut pula masa Demokrasi Liberal.

Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.

Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Parlementer

Sistem Pemerintahan

Pada masa Demokrasi Parlementer undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah UUD Sementara 1950..

Menurut sistem parlementer, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja.

Sistem kabinet yang digunakan pada masa Demokrasi Parlementer adalah Zaken Kabinet.

Zaken kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya.

Berikut ini adalah tabel kabinet pada masa Demokrasi Parlementer:

Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multi partai.

Sistem multi partai adalah suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik.

Berikut ini partai yang ada pada masa Demokrasi Parlementer:

Pemilu 1955

Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum (Pemilu) pertama di Indonesia.

Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu:

• Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955
• Tahap kedua pada 15 Desember 1955

Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang.

Pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950.

Gangguan Keamanan pada Masa Demokrasi Parlementer

Ada beberapa pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer, yaitu:

• Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
• Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
• Pemberontakan Andi Azis
• Pemberontakan PRRI dan Permesta

Mari kita bahas satu per satu.

Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling.

Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS.

Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang Kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI.

Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh Pasukan Siliwangi.

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil.

Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dan wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri.

Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang (Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur).

Pemberontakan Andi Azis

Peristiwa pemberontakan Andi Aziz terjadi pada 5 April 1950.

Peristiwa ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan kemanan untuk mengamankan situasi di Makassar.

Pemerintah RI memerintahkan Andi Azis untuk menghentikan pergerakannya dan mengultimatum agar datang ke Jakarta dalam waktu 4×24 jam untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

Namun Andi Aziz ternyata terlambat melapor, sementara pasukannya telah berontak pada akhirnya Andi Aziz pun segera ditangkap setibanya di Jakarta dari Makasar.

Pemberontakan PRRI dan Permesta

Pemberontakan PRRI/Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat.

Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Djuanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 x 24 jam.

Pada 15 Februari 1958, Letkol. Ahmad Husein mengumumkan berdirinya PRRI.

Kemudian diikuti pengumuman Permesta pada 17 Februari 1958 di Sulawesi.

Pada 29 Mei 1961, Ahmad Husein dan tokoh-tokoh PRRI lainya akhirnya menyerah.

Kebanggaan pada Masa Demokrasi Parlementer

Pada masa Demokrasi Parlementer, Indonesia banyak mengalami gangguan stabilitas politik dan keamanan.

Namun, ada kebanggan tersendiri pada masa ini yaitu Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Deklarasi Djuanda.

Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA)

Konferensi Asia Afrika (KAA) diselenggarakan pada tanggal 18–24 April 1955 di Bandung.

Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara.

Setelah berakhirnya KAA, beberapa negara di Asia dan Afrika mulai memperjuangkan nasibnya untuk mencapai kemerdekaan dan kedudukan sebagai negara berdaulat penuh.

Selain itu, KAA menjadi awal lahirnya organisasi Gerakan Non-Blok.

Deklarasi Djuanda

Penetapan Deklarasi Djuanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ke III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982).

Pengakuan atas Deklarasi Djuanda menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km².

Perkembangan Ekonomi pada Masa Demokrasi Parlementer

Untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada masa ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, antara lain:

• Gunting Syafruddin
• Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
• Nasionalisasi Perusahaan Asing
• Finansial Ekonomi (Finek)
• Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer

Kehidupan Sosial

Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi.

Pendidikan

Pada tahun 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat).

Kemudian, disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi.

Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3 banding 1.

Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum, diadakan 1 sekolah teknik.

Kesenian

Dalam bidang kesenian, muncul berbagai organisasi seni lukis, seperti organisasi Pelukis Indonesia (PI) dan Gabungan Pelukis Indonesia (GPI).

Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta.

Apabila kalian sudah cukup memahami materi ini, coba juga latihan soal materi ini pada link dibawah ini:

Latihan Soal IPS Indonesia Pada Masa Demokrasi Parlementer

Sekian rangkuman yang dapat Admin bagikan kali ini tentang rangkuman Materi IPS Kelas 9 Bab 4: Indonesia Pada Masa Demokrasi Parlementer.

Jangan lupa share ke teman teman kalian apabila kalian merasa artikel ini bermanfaat untuk kalian.

Selalu kunjungi Portal Edukasi untuk rangkuman materi lainnya ya.

Baca Juga:  Rangkuman Materi IPS Kelas 9 Bab 4: Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin