Rangkuman Materi PPKN Kelas 10 Bab 1 Kurikulum Merdeka

Daftar Isi

Rangkuman Materi PPKN Kelas 10 Bab 1

Halo adik-adik berjumpa lagi di Portal Edukasi.

Pada kesempatan kali ini, Admin akan membagikan materi baru nih untuk Kurikulum Merdeka terbaru.

Pada materi kali ini akan membahas tentang Rangkuman Materi PPKN Kelas 10 Bab 1 : Pancasila.

Yuk mari disimak!

KURIKULUM MERDEKA

Rangkuman Materi PPKN Kelas 10 Bab 1

Pancasila

Ide-Ide Pendiri Bangsa tentang Negara Merdeka

Pada perang dunia ke II, kondisi Jepang terdesak.

Mencermati situasi yang semakin terdesak tersebut, pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan/BPUPK).

Akhirnya Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan/ BPUPK) pada 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, atas izin Panglima Letnan Jenderal Kumakichi Harada.

Di dalam BPUPK, terdapat dua badan yaitu:

Badan Perundingan atau Badan Persidangan
Kantor Tata Usaha atau sekretariat

Ketua BPUPK adalah KRT Radjiman Wedyodiningrat

Wakil Ketua BPUPK adalah Ichibangase Yosio dan Raden Pandji Soeroso

BPUPK melaksanakan 2 kali sidang:

29 Mei-1 Juni 1945 membahas tentang Dasar Negara
10-17 Juli 1945 membahas tentang Rancangan Undang-Undang Dasar

Koleksi Pringgodigdo menyebutkan beberapa nama yang berpidato pada 29 Mei 1945, yaitu:

Margono
Sosrodiningrat
Soemitro
Wiranatakoesoema
Woerjaningrat
Soerjo
Soesanto
Soedirman
Dasaad
Rooseno
Aris

Pada 30 Mei 1945, ada sembilan tokoh yang berpidato pada sidang BPUPK, yaitu:

M. Hatta
H. Agoes Salim
Samsoedin
Wongsonagoro
Soerachman
Soewandi
A. Rachim
Soekiman
Soetardjo

Pada sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945, ada empat belas tokoh yang menyampaikan pidato, yaitu:

Soepomo
Abdul Kadir
Hendromartono
Mohammad Yamin
Sanoesi
Liem Koen Hian
Moenandar
Dahler
Soekarno
Ki Bagoes Hadikoesoemo
Koesoema Atmaja
Oei Tjong Hauw
Parada Harahap
Boentaran

Pada tanggal 1 Juni, anggota BPUPK yang menyampaikan pidato di antaranya:

Baswedan
Mudzakkir
Otto Iskandardinata
Soekarno

Terdapat tiga pokok bahasan dalam sidang BPUPK berkenaan dengan dasar negara, yaitu:

apakah Indonesia akan dijadikan sebagai negara kesatuan atau negara federal (bondstaat) atau negara perserikatan (statenbond)
masalah hubungan agama dan negara
apakah negara akan menjadi republik atau kerajaan

Dalam sidang BPUPKI ada beberapa tokoh yang menyampaikan ide tentang dasar negara, yaitu:

Mohammad Yamin
Soepomo
Soekarno

Mohammad Yamin dalam pidatonya menyampaikan:

Peri Kebangsaan
Peri Kemanusiaan
Peri Ketuhanan
Peri Kerakyatan
Kesejahteraan Rakyat

Selain itu, Mohammad Yamin disebutkan membuat konsep tertulis tentang Indonesia merdeka, yang isinya berbeda dengan isi pidatonya:

Ketuhanan Yang Maha Esa
Kebangsaan persatuan Indonesia
Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Soepomo menyampaikan lima dasar bagi negara merdeka, yaitu:

Persatuan
Kekeluargaan
Keseimbangan lahir dan batin,
Musyawarah
Keadilan rakyat

Ir. Soekarno menyampaikan pula lima dasar bagi negara merdeka, yaitu:

Kebangsaan Indonesia
Internasionalisme atau peri-kemanusiaan
Mufakat atau demokrasi
Kesejahteraan Sosial
Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa

Kelima prinsip dasar atau philosophische grondslag atau weltanschauung tersebut oleh Soekarno tidak disebut dengan Panca Dharma.

Dengan petunjuk temannya yang ahli bahasa, kelima prinsip tersebut dinamakan sebagai Pancasila.

Panitia Sembilan dan Mukadimah Dasar Negara

Setelah sidang pertama BPUPK usai, sejumlah anggota BPUPK mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah berikutnya, yang kemudian terbentuk dua panitia kecil.

Panitia pertama beranggotakan delapan orang.

Panitia kedua beranggotakan sembilan orang.

Berikut nama anggotanya secara lengkap:

Panitia delapan berhasil membuat sembilan pokok pikiran yang diusulkan para anggota BPUPK, yaitu:

Usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya;
Usulan yang meminta mengenai dasar negara;
Usulan yang meminta mengenai soal unifikasi atau federasi;
Usulan yang meminta mengenai bentuk negara dan kepala negara;
Usulan yang meminta mengenai warga negara;
Usulan yang meminta mengenai daerah;
Usulan yang meminta mengenai agama dan negara;
Usulan yang meminta mengenai pembelaan;
Usulan yang meminta mengenai keuangan.

Sementara itu, Panitia Sembilan mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 tentang dasar negara dan berlangsung alot karena terkait relasi agama dan negara.

Dengan mengacu kepada seluruh masukan para anggota BPUPK, terutama pidato Soekarno yang secara gamblang menjelaskan dasar negara, akhirnya disepakatinya rancangan asas atau dasar Indonesia Merdeka, yang diberi nama oleh Soekarno sebagai Mukadimah, Moh. Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta.

Isi dari Piagam Jakarta adalah:

Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
Kemanusiaan yang adil dan beradab;
Persatuan Indonesia;
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hasil keputusan Panitia Sembilan tersebut kemudian dilaporkan ke hadapan seluruh anggota BPUPK pada 22 Juni 1945.

Karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, BPUPK dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan dibentuklah PPKI pada 9 Agustus 1945.

PPKI kala itu belum menjalankan tugas karena situasi Indonesia semakin memanas karena kekalahan Jepang.

Seiring dengan itu, terjadi kekosongan kekuasaan, sehingga situasi tersebut dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia.

Akhirnya, Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945.

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang.

Dalam sidang inilah, peristiwa penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta terjadi.

Mohammad Hatta adalah salah satu tokoh penting di balik ide penghapusan tujuh kata tersebut.

Kata-kata yang mana yang dihapus?

Kata-kata : dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Karena khawatir dengan adanya tujuh kata tersebut sehingga berpotensi terjadi perpecahan.