Loading...
Kelas 8Rangkuman MateriSemester 1SMP

Rangkuman Materi PPKN Kelas 8 Bab 3

Rangkuman Materi PPKN kelas 8 Bab 3

Rangkuman Materi PPKN Kelas 8 Bab 3.

Halo adik adik, bertemu kembali dengan Admin. Setelah sebelumnya Admin telah membagikan rangkuman materi tentang Menumbuhkan Kesadaran terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kali ini Admin akan melanjutkan Rangkuman Materi PPKN kelas 8 Bab 3 ini yaitu tentang Memaknai Peraturan Perundang-undangan. Silahkan disimak dan semoga bermanfaat!

 

 

 

A. Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22 Ayat A UUD 1945 menegaskan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.”

Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Tata urutan harus sesuai dengan prinsip prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu:

  • Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan.
  • Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis.
  • Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.
  • Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.
  • Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
  • Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.
  • Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.

Urutan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

  • Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  • Undang Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
  • Peraturan Pemerintah
  • Peraturan Presiden
  • Peraturan Daerah Provinsi
  • Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

Urutan diatas tidak boleh di ubah antara satu dengan lainnya, dan harus sesuai pada posisinya.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5, yaitu:

  • Kejelasan Tujuan
  • Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
  • Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
  • Dapat dilaksanakan
  • Kedayagunaan dan kehasilgunaan
  • Kejelasan rumusan
  • Keterbukaan

Selanjutnya dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

  • Pengayoman
  • Kemanusiaan
  • Kebangsaan
  • Kekeluargaan
  • Kenusantaraan
  • Bhinneka Tunggal Ika
  • Keadilan
  • Kesamaan kedudukan
  • Ketertiban dan Kepastian hukum
  • Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

 

B. Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

1. UUD 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat (1).

Perubahan (amandemen) sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan.

Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam pasal 37 UUD 1945, secara singkat sebagai berikut:

  • Usul perubahan pasal-pasal diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
  • Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.
  • Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.
  • Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Kesepakatan dasar dalam perubahan UUD:

  • Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.
  • Tetap mempertahankan NKRI.
  • Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
  • Melakukan perubahan dengan cara adendum, yakni menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya.

Baca Juga: Rangkuman Materi PPKN kelas 8 Bab 4.

Sekian rangkuman yang dapat Admin bagikan kali ini, jangan lupa share ke teman teman kalian apabila kalian merasa artikel ini bermanfaat untuk kalian. Selalu kunjungi Portal Edukasi untuk rangkuman materi lainnya.

17
Tinggalkan Komentar...

avatar
14 Comment threads
3 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
16 Comment authors
ayu siahaanZzaInggritpuspitafauzan.Yogi Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
carolina hutasoit
Guest
carolina hutasoit

Apa makna ke 3 kolom diatas

Nathan.
Guest
Nathan.

Kak Tolong dilengkapin Semua Bab nanti di Semester 2 Kelas 8. Sangat Membantu Materi Rangkumannya. Nilai Penilaian Harian Saya Bagus karena rangkuman yang kaka berikan.Terima Kasih kak.

Andin
Guest
Andin

Wahhhh alhamdulillah 🙂

Arya
Guest
Arya

Aku suka banget rangkumannya karena kalo di buku susah di menegerti tapi ini mudah sekali di mengerti

Muza
Guest
Muza

Rangkuman PKn kelas VIII BAB 2 Mohon linknya

atttta
Guest
atttta

kurang banyak yang bagaian b nyaaa

regin
Guest
regin

yang bagian C nya mana ya?

Amru
Guest
Amru

Mana lanjutanya kak

Darryl
Guest
Darryl

halo…….rangkumannya bagus kak, tapi Cnya mana?

Dzakyat
Guest
Dzakyat

Siaaapp

Yogi
Guest
Yogi

Terima kasih rangkuman nya bagus banget dan bisa di buat belajar Terima kasih hhhh.

fauzan.
Guest
fauzan.

mantap kieu euy

Inggritpuspita
Guest
Inggritpuspita

Tetap semangat kak buatinnya^_^

Zza
Guest
Zza

AAAAAA MAKASIH BANYAK KAK, MEMBANTU SEKALI ALHAMDULILLAH😭👍

ayu siahaan
Guest
ayu siahaan

Trimah kasih atas rangkuman nya kak ini sangat membatu pembelajaran saya 😊😁
Yasa walau kurang lengkap 😅

error: Maaf Dilarang Copas Ya :)