Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan

Daftar Isi

Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan

Halo adik-adik berjumpa lagi di Portal Edukasi.

Pada kesempatan sebelumnya Admin telah membagikan Rangkuman Materi IPS Kelas 8 Bab 3 : Kedatangan Bangsa-Bangsa Barat ke Indonesia.

Pada kesempatan kali ini, Admin akan membagikan materi baru nih.

Karena materi IPS ini sangat panjang, maka Admin bagi menjadi per sub-bab.

Pada sub-bab ini yang akan dibahas adalah Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan.

Yuk mari disimak!

Rangkuman Materi IPS Kelas 8 Bab 4

Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan

Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan

Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang.

Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia.

Berikut ini beberapa pengaruh kebijakan bangsa Barat terhadap masyarakat Indonesia.

Pengaruh Monopoli dalam Perdagangan

Kalian tentu sering mendengar istilah monopoli.

Tapi bukan monopoli permainan ya!

Apakah yang disebut monopoli?

Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan.

Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual.

Bangsa Barat yang melakukan monopoli di Indonesia adalah Belanda.

Belanda melalui VOC memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara.

Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal dengan devide et impera.

Untuk meluaskan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang (militer).

Dengan adanya monopoli ini, pedagang lain termasuk pedagang lokal Indonesia tidak dapat berdagang dengan bebas dan semua penuh keterpaksaan.

Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia,VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia.

Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC.

Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun.

Sebaliknya, VOC menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi.

VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad XVIII.

Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC.

Akhirnya, tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan.

Pengaruh Kebijakan Kerja Paksa

Pernahkah kalian mendengar istilah kerja rodi atau kerja paksa?

Bagaimana rasanya apabila bekerja karena terpaksa?

Pasti jawabannya tidak enak, ya kan?

Ya begitulah kondisi ketika masa penjajahan.

Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa.

Gubernur Jenderal Daendels, yang memerintah tahun 1808-1811, melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi.

Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan jalan Anyer-Panarukan (Jalan Raya Pos).

Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Republik Bataaf di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels.

Pembangunan jalur Anyer-Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia.

Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut.

Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan.

Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak.

Akibatnya, ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita.

Pengaruh Sistem Sewa Tanah

Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau landrent-system atau landelijk stelsel.

Sistem tersebut memiliki ketentuan, antara lain sebagai berikut:

Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut.
Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah.
Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai.
Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala.

Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat.

Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat karena sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah.

Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia.

Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut:

Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama.
Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani.
Keterbatasan jumlah pegawai.
Masyarakat desa belum mengenal sistem uang.

Pengaruh Sistem Tanam Paksa

Pada tahun 1830,Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa (cultuur stelsel).

Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi.

Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut:

Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya, selalu lebih bahkan sampai ½ bagian dari tanah yang dimiliki rakyat.
Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan.
Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari, dan tanpa imbalan yang memadai.
Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak.

Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan Tanam Paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi.

Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktik Tanam Paksa.

Kecaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia, tetapi juga orang-orang Belanda.

Orang-orang Belanda yang menentang adanya Tanam Paksa tersebut di antaranya: