Penjajahan Pemerintah Belanda

Penjajahan Pemerintah Belanda

Halo adik-adik berjumpa lagi di Portal Edukasi.

Pada kesempatan kali ini, Admin akan membagikan materi baru nih.

Yaitu rangkuman Sejarah Indonesia Kelas 11 Bab 1 : Antara Kolonialisme dan Imperialisme

Karena materi ini sangat panjang, maka Admin membagi menjadi beberapa sub-bab.

Sebelumnya pada sub-bab pertama telah membahas tentang: Kekuasaan Kongsi Dagang VOC

Sub-bab kedua ini akan membahas tentang : Penjajahan Pemerintah Belanda

Yuk mari disimak!

Rangkuman Sejarah Indonesia Kelas 11 Bab 1

Penjajahan Pemerintah Belanda

Masa Pemerintahan Republik Bataaf

Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda.

Munculah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot.

Kaum ini terpengaruh oleh semboyan Revolusi Prancis: liberte (kemerdekaan), egalite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan).

Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam Revolusi Prancis itu, maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan.

Bertepatan dengan keinginan itu pada awal tahun 1795 pasukan Prancis menyerbu Belanda.

Raja Willem V melarikan diri ke Inggris dan Belanda dikuasai Perancis.

Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Bataaf (1795-1811).

Republik Bataaf dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte.

Karena Republik Bataaf ini merupakan vassal dari Prancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Prancis.

Kebijakan utama Prancis waktu itu adalah memerangi Inggris.

Dalam rangka mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris ditunjuk beberapa pemimpin, diantaranya:

• Herman Willem Daendels
• Jan Willem Janssen

Nah kita akan bahas satu per satu masa pemerintahan tersebut!

Pemerintahan Herman Willem Daendels

Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808-1811.

Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris.

Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk (Republik Bataaf), Daendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut beberapa bidang, yaitu:

• Bidang pertahanan dan keamanan
• Bidang politik dan pemerintahan
• Bidang peradilan
• Bidang sosial ekonomi

Kita simak lebih jauh lagi ya!

Bidang Pertahanan dan Keamanan

Dalam rangka melaksanakan tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah:

• membangun benteng-benteng pertahanan baru
• membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon
• meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi
• membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten) sampai Panarukan (ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur) sepanjang kurang lebih 1.100 km

Bidang Politik dan Pemerintahan

Beberapa tindakan yang dilakukan oleh Daendels dalam bidang ini adalah:

• membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara
• Daendels memerintah secara sentralistik yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar (hoofdafdeeling) yang kemudian dikenal dengan keresidenan (residentie).
• Daendels juga telah merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur. (wilayah yang memiliki otoritas) dan 38 kabupaten.
• kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji.

Nah berikut ini adalah Jumlah Keresidenan di Pulau Jawa pada masa pemerintahan Daendels:

• Tegal
• Bagelen
• Banyumas
• Cirebon
• Priangan
• Karawang
• Buitenzorg (Bogor)
• Banten
• Batavia (Jakarta)
• Surakarta
• Yogyakarta
• Banyuwangi
• Besuki
• Pasuruan
• Kediri
• Surabaya
• Rembang
• Madiun
• Pacitan
• Jepara
• Semarang
• Kedu
• Pekalongan

Bidang Peradilan

Dalam bidang ini, Daendels mengeluarkan kebijakan:

• Daendels membentuk tiga jenis peradilan: (1) peradilan untuk orang Eropa, (2) peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang.
• peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing.

Bidang Sosial Ekonomi

Beberapa kebijakan Daendels dalam bidang ini adalah:

• Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon;
• meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta;
• meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia;
• rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya;
• melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta;

Pemerintahan Janssen

Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya dan digantikan oleh Jan Willem Janssen,

Pada tahun 1810 Janssen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811.

Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels.

Sama seperti tujuan sebelumnya yaitu untuk mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris.

Namun armada Inggris ternyata lebih kuat dan unggul sehingga Jan Williem Janssen yang menggantikan Daendels tidak bisa berbuat banyak.

Pada Tanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia.

Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris.

Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta.

Namun, pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta pasukannya.

Janssen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang.

Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811.

Perkembangan Kolonialisme Inggris di Indonesia

Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia.

Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa.

Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia.

Nah ada kebijakan yang di ambil oleh Raffles dalam beberapa bidang antara lain:

• Bidang Pemerintahan
• Bidang Ekonomi

Mari kita simak satu per satu ya!

Bidang Pemerintahan

Dalam menjalankan tugas di Hindia, Raffles didampingi oleh para penasihat yang terdiri atas:

• Gillespie
• Mutinghe
• Crassen

Untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris, Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda.

Raffles berhasil menjalin hubungan dengan raja-raja di Jawa dan Palembang untuk mengusir Belanda dari Hindia.

Tetapi nampaknya Raffles tidak tahu balas budi karena setelah berhasil mengusir Belanda dari Hindia, Raffles mulai tidak simpati terhadap tokoh-tokoh yang membantunya.

Pada waktu Raffles berkuasa, konflik di lingkungan istana Kasultanan Yogyakarta nampaknya belum surut.

Sultan Sepuh yang pernah dipecat oleh Daendels, menyatakan diri kembali sebagai Sultan Hamengkubuwana II dan Sultan Raja dikembalikan pada kedudukannya sebagai putera mahkota.

Tetapi nampaknya Sultan Raja tidak puas dengan tindakan ayahandanya, Hamengkubuwana II sehingga ia mengirim surat laporan ke Raffles yang isinya di bawah pemerintahan Hamengkubuwana II, Yogyakarta menjadi kacau.

Sehingga Raffles menyimpulkan bahwa Sultan Hamengkubuwana II seorang yang keras dan tidak mungkin diajak kerja sama bahkan bisa jadi akan menjadi duri dalam pemerintahan Raffles di tanah Jawa.

Oleh karena itu, Raffles segera mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Gillespie untuk menyerang Keraton Yogyakarta dan memaksa Sultan Hamengkubuwana II turun dari tahta.

Sultan Hamengkubuwana II berhasil diturunkan dan Sultan Raja dikembalikan sebagai Sultan Hamengkubuwana III.

Sebagai imbalannya Hamengkubuwana III harus menandatangani kontrak bersama Inggris.

Isi politik kontrak itu antara lain:

• Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubuwana III, dan Pangeran Natakusuma (saudara Sultan Sepuh) ditetapkan sebagai penguasa tersendiri di wilayah bagian dari Kasultanan Yogyakarta dengan gelar Paku Alam I;
• Sultan Hamengkubuwana II dengan puteranya Pangeran Mangkudiningrat diasingkan ke Penang;
• semua harta benda milik Sultan Sepuh selama menjabat sebagai sultan dirampas menjadi milik pemerintah Inggris.

Bidang Ekonomi

Beberapa kebijakan dan tindakan yang dijalankan Raffles adalah:

• Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah (landrent) yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang.
• Penghapusan penyerahan wajib hasil bumi.
• Penghapusan kerja rodi dan perbudakan.
• Penghapusan sistem monopoli.
• Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan

Raffles sebenarnya orang yang berpandangan maju.

Ia ingin memperbaiki tanah jajahan, termasuk ingin meningkatkan kemakmuran rakyat.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat berbagai kendala seperti:

• Budaya dan kebiasaan petani sulit diubah.
• Pengawasan pemerintah kurang.
• Dalam mengatur rakyat peran kepala desa dan bupati lebih kuat dari pada asisten residen yang berasal dari orang-orang Eropa.
• Kerja rodi, perbudakan dan monopoli masih juga dilaksanakan.

Selain itu, Raffles juga seorang ilmuwan, ia sangat memperhatikan terhadap bahasa dan adat istiadat masyarakat di Jawa.

Ia juga sangat tertarik pada antropologi dan botani.

Kemudian hasil karya nya berupa makalah – makalah kemudian diterbitkan dalam majalah Verhandelingen.

Serta karena begitu terkesan dengan Indonesianya dengan segala budayanya, apalagi Jawa, maka setelah pulang ke Inggris, Raffles kemudian menulis buku History of Java.

Ia juga memberikan bantuan penelitian John Crawfurd, sehingga berhasil menyelesaikan tulisannya yang berjudul History of the East Indian Archipelago.

Dominasi Pemerintahan Belanda

Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia pada tahun 1816.

Pemerintah Inggris sebenarnya telah menunjuk John Fendall untuk menggantikan Raffles tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan Konvensi London.

Salah satu isi Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda.

Dengan demikian, pada tahun 1816 Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda.

Sejak itu dimulailah Pemerintahan Kolonial Belanda.

Nah ada beberapa bagian yang akan dibahas dalam dominasi Pemerintahan Belanda ini, yaitu:

• Jalan Tengah Bersama Komisaris Jenderal
• Sistem Tanam Paksa
• Sistem Usaha Swasta
• Perkembangan Agama Kristen

Mari kita bahas satu per satu ya!

Jalan Tengah Bersama Komisaris Jenderal

Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal.

Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran Willem VI yang beranggotakan tiga orang, yaitu:

• Cornelis Theodorus Elout
• Arnold Ardiaan Buyskes
• Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen

Awalnya Elout sebagai ketua namun digantikan oleh Van der Capellen sekaligus merangkap sebagai gubernur jenderal.

Pangeran Willem VI mengeluarkan Undang-Undang Pemerintah untuk negeri jajahan (Regerings Reglement) pada tahun 1815.

Salah satu isinya adalah menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas dimana senada dengan keinginan
kaum liberal sebagaimana diusulkan oleh Dirk van Hogendorp.

Kemudian ketiga anggota Komisaris Jenderal itu berangkat ke Hindia Belanda dan sepakat untuk mengadopsi beberapa kebijakan yang pernah diterapkan oleh Raffles.

Mereka sampai di Batavia pada 27 April 1816.

Sesampainya di Batavia, mereka pesimis melihat kondisi keadaan di lapangan, mereka sadar bahwa tugas mereka harus dilaksanakan secepatnya untuk dapat mengatasi persoalan ekonomi baik di Tanah Jajahan maupun di Negeri Induk.

Sementara itu perdebatan antara kaum liberal dan kaum konservatif terkait dengan pengelolaan tanah jajahan untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya belum mencapai titik temu.

Kaum liberal berkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akan mendatangkan keuntungan yang besar bila diserahkan kepada swasta, dan rakyat diberi kebebasan dalam menanam.

Sedangkan kelompok konservatif berpendapat pengelolaan tanah jajahan akan menghasilkan keuntungan apabila langsung ditangani pemerintah dengan pengawasan yang ketat.

Akhirnya Komisaris Jenderal sepakat untuk menerapkan kebijakan “jalan tengah”.

Jalan tengah tersebut adalah eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani pemerintah Hindia Belanda agar segera mendatangkan keuntungan bagi negeri induk, di samping mengusahakan kebebasan penduduk dan pihak swasta untuk berusaha di tanah jajahan.

Pada tanggal 22 Desember 1818 Pemerintah memberlakukan UU yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan adalah gubernur jenderal.

Van der Capellen kemudian ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal dan ingin melanjutkan strategi jalan tengah namun kebijakannya berkembang ke arah sewa tanah dengan penghapusan peran penguasa tradisional (bupati dan para penguasa setempat).

Kemudian Van der Capellen juga menarik pajak tetap yang sangat memberatkan rakyat.

Timbul banyak protes dan mendorong terjadinya perlawanan sehingga Van der Capellen kemudian dipanggil pulang dan digantikan oleh Du Bus Gisignies.

Du Bus Gisignies berkeinginan membangun modal dan meningkatkan ekspor.

Tetapi program ini tidak berhasil karena rakyat tetap miskin sehingga tidak mampu menyediakan barang-barang yang diekspor.

Kenyataannya justru impor lebih besar dibanding ekspor.

Kondisi tanah jajahan dalam kondisi krisis, kas negara di negeri induk pun kosong.

Oleh karena itu aja Belanda mengeluarkan oktroi sehingga dibentuklah De Javasche Bank pada tanggal 9 Desember 1826.

Pembentukan De Javasche Bank ini sekaligus juga merupakan bentuk dukungan Raja terhadap rencana pelaksanaan Tanam Paksa di Indonesia/Hindia.

Sistem Tanam Paksa

Pada tahun 1829 seorang tokoh bernama Johannes Van den Bosch mengajukan kepada raja Belanda usulan yang berkaitan dengan sistem dan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia, yaitu di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia.

Van den Bosch menggunakan prinsip bahwa daerah jajahan itu fungsinya sebagai tempat mengambil keuntungan bagi negeri induk.

Diibaratkan oleh Baud, Jawa adalah “gabus tempat Nederland mengapung”.

Konsep Bosch itulah yang kemudian dikenal dengan Cultuurstelsel (Tanam Paksa).

Dalam salah satu tulisan Van den Bosch membuat suatu perkiraan bahwa dengan Tanam Paksa, hasil tanaman ekspor dapat ditingkatkan sebanyak kurang lebih f.15. sampai f.20 juta setiap tahun.

Nah pada tahun 1830 Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal baru di Jawa.

Ada ketentuan Tanam Paksa yang termuat pada Lembaran Negara (Staatsblad) Tahun 1834 No. 22, yaitu:

• penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan Tanam Paksa
• tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan Tanam Paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa
• waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman Tanam Paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi
• tanah yang disediakan untuk tanaman Tanam Paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah
• hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda
• kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani, menjadi tanggungan pemerintah
• penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan Tanam Paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedangkan pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum
• penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun

Sekilas tampaknya tidak terlalu memberatkan rakyat, namun pada pelaksanaannya terdapat penyelewengan yaitu:

• lebih dari seperlima, sepertiga, bahkan ada yang setengah dan daerah-daerah tertentu ada yang lebih dari setengah tanah yang dimiliki
  petani
• waktu yang digunakan untuk menanam tanaman bagi Tanam Paksa melebihi waktu penanaman padi

Tanam Paksa telah membawa penderitaan rakyat sehingga banyak pekerja yang jatuh sakit, bahkan meninggal.

Sementara itu dengan pelaksanaan Tanam Paksa ini Belanda telah mengeruk keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia.

Sistem Usaha Swasta

Masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik buruk dan untung ruginya Tanam Paksa.

Timbullah pro dan kontra mengenai pelaksanaan Tanam Paksa.

Pihak yang pro dan setuju Tanam Paksa tetap dilaksanakan adalah kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah.

Sementara, pihak yang menentang pelaksanaan Tanam Paksa adalah kelompok masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi.

Nederlansche Handel Matschappij yaitu perusahaan dagang yang didirikan oleh Raja William I di Den Haag pada 9 Maret 1824 sebagai promosi antara lain bidang perdagangan dan perusahaan pengiriman, dan memegang peran penting dalam mengembangkan perdagangan Belanda-Indonesia.

Pada tahun 1850 Pemerintah mulai bimbang terlebih setelah kaum liberal mendapatkan kemenangan politik di Parlemen (Staten Generaal).

Parlemen memiliki peranan lebih besar dalam urusan tanah jajahan, sehingga kaum liberal menuntut adanya perubahan dan pembaruan.

Menurut mereka peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi harus dikurangi, sebaliknya perlu diberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk mengelola kegiatan ekonomi.

Kaum liberal menuntut pelaksanaan Tanam Paksa di Hindia Belanda diakhiri.

Hal tersebut didorong oleh terbitnya dua buah buku pada tahun 1860 yakni buku Max Havelaar tulisan Edward Douwes Dekker dengan nama samarannya Multatuli, dan buku berjudul Suiker Contractor (Kontrak-kontrak Gula) tulisan Frans van de Pute.

Kedua buku ini memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan Tanam Paksa.

Oleh karena itu, secara berangsur-angsur Tanam Paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal.

Hal ini juga didorong oleh isi kesepakatan di dalam Traktat Sumatera yang ditandatangani tahun 1871.

Seiring dengan upaya pembaruan dalam menangani perekonomian di negeri jajahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, antaralain:

• Tahun 1864 dikeluarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara (Comptabiliet Wet).
• Undang-Undang Gula (Suiker Wet).
• Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) pada tahun 1870.

Sejak dikeluarkan UU Agraria itu, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda.

Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan.

Berkembanglah kapitalisme di Hindia Belanda dimana tanah jajahan berfungsi sebagai:

• tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa, dan tempat penanaman modal asing
• tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa
• penyedia tenaga kerja yang murah

Untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi, diperlukan sarana dan prasarana, misalnya irigasi, jalan raya, jembatan-jembatan, dan jalan kereta api.

Pada tahun 1873 dibangun serangkaian jalan kereta api.

Jalan-jalan kereta api yang pertama dibangun adalah antara Semarang dan Yogyakarta, kemudian antara Batavia dan Bogor, dan antara Surabaya dan Malang.

Pembangunan jalan kereta api juga dilakukan di Sumatera pada akhir abad ke-19.

Tahun 1883 Maskapai Tembakau Deli telah memprakarsai pembangunan jalan kereta api.

Angkutan laut juga mengalami peningkatan, pada tahun 1872 dibangun Pelabuhan Tanjung Priok di Batavia, Pelabuhan Belawan di Sumatra Timur, dan Pelabuhan Emmahaven (Teluk Bayur) di Padang.

Jalur laut ini semakin ramai dan efisien terutama setelah adanya pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869.

Perkembangan Agama Kristen

Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan.

Orang-orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik (selanjutnya disebut Katolik).

Sedangkan orang-orang Belanda membawa agama Kristen Protestan (selanjutnya disebut Kristen).

Para penyiar agama Katolik diawali oleh para pastor (dalam bahasa Portugis, padre yang berarti imam).

Pastor yang terkenal waktu itu adalah Pastor Fransiscus Xaverius SJ dari ordo Yesuit.

Kemudian berkembang agama Kristen di Kepulauan Maluku terutama setelah VOC menguasai Ambon.

Pada waktu itu para zendeling aktif menyebarkan agama baru ini dengan semangat piesme, yaitu menekankan pertobatan orang-orang Kristen.

Penyebaran agama Kristen ini juga semakin intensif saat Raffles berkuasa.

Agama Katolik dan Kristen berkembang pesat di Indonesia bagian timur.

Tidak hanya di Indonesia bagian timur saja perkembangan katolik dan kristen berkembang, namun hampir di seluruh wilayah Nusantara.

Bahkan di Jawa ada sebutan Kristen Jawa, perkembangan Kristen Jawa ini tidak dapat dilepaskan dari peran Kiai Sadrach.

Dalam petualangannya mencari keyakinan agama, akhirnya ia memeluk agama Kristen setelah dibaptis pada tahun 1867.

Ia kemudian mengembangkan Kristen Protestan dalam kandungan budaya Jawa.

Ia bebas mengembangkan agama Kristen Protestan dengan budaya Jawa dan pengikutnya pun semakin banyak.

Kiai Sadrach juga tidak mau tunduk dan bahkan kemudian memisahkan diri dari Gereja Protestan Belanda.

Ia tinggal dan mengembangkan Kristen Protestan Jawa ini di desa Karangyoso (sebelah selatan Kutoarjo).

Banyak pengikut Kristen Jawa ini di Jawa Tengah.

Apabila kalian sudah cukup memahami materi ini, coba juga latihan soal materi ini pada link dibawah ini:

Latihan Soal Penjajahan Pemerintah Belanda

Sekian rangkuman yang dapat Admin bagikan kali ini tentang Penjajahan Pemerintah Belanda.

Jangan lupa share ke teman teman kalian apabila kalian merasa artikel ini bermanfaat untuk kalian.

Selalu kunjungi Portal Edukasi untuk rangkuman materi lainnya ya.

Baca Juga: Aceh Versus Portugis dan VOC